Implementation of the Erga Omnes Principle on the Decision of the Constitutional Court (MK) concerning the Supreme Court's SE (MA) regarding Judicial Review

This study aims to analyse the decisions of Constitutional Court (MK) and Circular Letters (SE) Supreme (MA) regarding Judicial Review (PK) in criminal cases. In March 2014, through decision No. 34/PUU-XI/2013, stated that a case, PK may be conducted more than once. The verdict states Article 268 paragraph (3) Law no. 8 1981 concerning Criminal Procedure Code (KUHAP) is contrary 1945 Constitution Republic Indonesia. Interestingly, issued SE 7 2014 which stipulates only allowed SEMA was signed on December 31, Chairman Court, Hatta Ali. existence has implications for dualism legal practice between one time maybe once application. Until now, not been revoked. these rules seems create uncertainty law enforcement Analysing two products from conflicting state institutions very important clarify procedure review. review, also often called an extraordinary effort, essential maintain justice safeguard basic rights citizens. reviewing this fact, we will refer principle Erga Omnes its correlation with protection (applies everyone same case) must heeded by all including Court. addition, regulation implementation still pay attention human rights. So uses normative method. Based provisional facts presented, authors hypothesise should support Court's as protect framework protecting are things review.[]Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Agung tentang Peninjauan Kembali dalam perkara pidana. Pada Maret melalui MK menyatakan bahwa pidana, boleh lebih dari satu kali. Putusan itu Pasal ayat Undang-Undang Tahun Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945. Menariknya, MA menerbitkan yang menentukan hanya dibolehkan ditandatangani pada 31 Desember Ketua MA, Adanya berimplikasi dualisme praktik hukum antara kali permohonan PK. Hingga kini, tersebut belum dicabut. aturan seakan menimbulkan ketidakpastian penegakkan di Menganalisis dua produk lembaga negara sangat penting menjernihkan tata cara peninjauan kembali. kembali juga kerap disebut upaya luar biasa hakikatnya menjaga keadilan hak-hak dasar warga negara. Dalam mengkaji fakta ini, akan merujuk asas erga omnes korelasinya perlindungan hak Asas (berlaku bagi semua orang sama) harus diindahkan oleh termasuk MA. Selain itu, sebuah pelaksanaannya tetap memperhatikan asasi manusia. Sehingga kajian menggunakan metode normatif. Atas sementara tesaji, penulis berhipotesa seharusnya mendukung sebagai implementasi melindungi kerangka manusia merupakan hal menjadi rambu-rambu